Ninemedia.id, PONTIANAK,- Dalam rangka memperkuat dan mengkaji sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023, Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak melaksanakan kegiatan Seminar Keuangan Daerah, Rabu, 7 Desember 2022, di Aula Syaikh Abdul Rani IAIN Pontianak.
Pada kesempatan itu, Ketua HMPS Ekonomi Syariah, M Reza Syahfalevi mengatakan pada tahun 2023 Indonesia dan dunia diprediksi akan menghadapi gelombang resesi, sebagaimana prediksi para ekonom dunia akhir-akhir ini.
Dengan demikian kata dia, sedikit banyak akan berpengaruh pada keuangan daerah. Khususnya PAD Kabupaten/kota karena hanya di topang oleh 8 item sumber pendapatan yang bisa dikatakan sangat sulit di maksimalkan.
Beberapa diantaranya kata Reza, Pajak Hotel, Restoran, Pajak Reklame dan juga pajak penerangan jalan yang sekarang sudah berjalan dan menjadi sumber PAD hampir di semua daerah di Indonesia.
"Kalau terjadi resesi ekonomi pada 2023, maka diyakini sektor-sektor ini juga akan terganggu. Maka sudah barang tentu akan mengurangi PAD kita, karenanya kita perlu mengkaji sektor mana yang bisa kita maksimalkan untuk bisa meningkatkan PAD pada 2023," tuturnya.
"Kita tahu, bahwa sumber pendanaan pembangunan dan lain-lain di daerah selain mengandalkan dana transfer dari pusat, juga mengandalkan PAD. Karenanya perlu kita kaji, agar muncul sumber-sumber pendapatan baru di setiap daerah di Kalbar," sambungnya.
[cut]
Foto: Penyerahan pelakat kepada para pemateri oleh Ketua HMPS Ekonomi Syariah, M Reza Syahfalevi kepada Rasiam, MA. (Istimewa)
Salah satunya kata Reza, sumber PAD yang kemudian bisa di garap pemerintah daerah adalah dengan mendirikan BUMD berbasis syariah.
"Karenanya, kami berpendapat bahwa salah satu yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD adalah dengan mendirikan BUMD Syariah," tutupnya.
Karenanya kata dia, dengan dilaksanakannya kegiatan Seminar Keuangan Daerah.
Mereka menginginkan kedepan agar di setiap daerah bisa memiliki BUMD Syariah, sebagai upaya peningkatan PAD bagi setiap Kabupaten/Kota. (Wak)
