FOTO - Ketua PC IMM Kubu Raya, Hedri Saputra. (IST)
Ninemedia.id,. PONTIANAK - Musyawarah Daerah (Musyda) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalimantan Barat XVIII berlangsung di Kota Pontianak ini penuh dinamisasi internal organisasi.
Idealitas Musyda IMM sebagai proses kaderisasi dan bertujuan memunculkan pemimpin baru agaknya belum tercapai secara optimal.
Mengingat adanya beberapa Pimpinan Cabang (PC) IMM yang tidak puas dengan hasil Musyda IMM kali ini.
Baca Juga: Bupati Satono: IPM Kabupaten Sambas Peringkat 5 Di Kalimantan Barat
Satu diantaranya, PC IMM Kubu Raya yang telah menyatakan sikap menolak hasil keputusan Musyda IMM Kalbar.
Penolakan ini ditandai dengan aksi WO (Walk Out) dan mengeluarkan pernyataan mosi tidak percaya dengan keputusan Musyda.
Ketua PC IMM Kubu Raya, Hedri Saputra mengatakan bahwa DPD tidak memberikan sosialisasi dan informasi berkaitan musyda kepada pimpinan cabang.
Baca Juga: Bupati Satono Resmikan Jembatan Berkemajuan ke-47 di Desa Merpati
"Masalahnya memang dari DPD gak tuntas dalam memberikan sosialisasi dan informasi berkenaan musyda DPD sampai ke bawah," katanya.
Tak hanya itu, Dikatakan Hedri bahwa tidak ada penyampaian pleno pimpinan cabang.
"Hilangnya komunikasi antara DPD kepada kami para pimpinan cabang, gak ada penyampaian pleno kepada kami pimpinan cabang kuburaya mengenai musda," ungkapnya.
[Cut]
FOTO - Ketua PC IMM Kubu Raya, Hedri Saputra. (IST)
Kemudian, Ia menyebutkan bahwa DPD juga tidak ada komunikasi dan rapat dalam menentukan tuan rumah musyda.
"Tidak ada komunikasi sebelumnya dalam penentuan tuan rumah musyda, disini kami merasa bahwa musda kali ini ada kejanggalan apalagi sekarang tahun nya politik kami pasi ada politisasi di dalam musda ini," katanya.
Dengan demikian, Ditegaskannya bahwa musyda kali ini cacat dalam administrasi.
BACA JUGA - HMPS Ekonomi Syariah Laksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat
"Ini membuktikan ada tindakan sarkasme ditubuh ikatan ini," imbuhnya.
Adapun, tiga point tuntutan pada mosi tidak percaya PC IMM Kubu Raya, yakni :
1. Tidak adanya koordinasi sebagai pimpinan cabang untuk melakukan musyda XVIII.
2. Tidak adanya penyampaian penetapan tuan rumah musyda XVIII 2023.
3. Urgensi musyda XVIII dipercepat dengan alasan yang tidak jelas, serta terdapat unsur politik didalamnya. (***/ANT)
.jpg)
