Foto: Pelaksanaan RDP DPRD Kabupaten Sambas dan Tenaga Honorer. (Istimewa)
RDP itu dilaksanakan terkait kepastian status serta hak-hak dari tenaga honorer di bidang pendidikan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
Setelah RDP berlansung, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas, Anwari mengatakan rapat tersebut berjalan dengan lancar, dan membahas terkait dengan masa depan para tenaga honorer.
“Alhamdulillah tadi telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat bersama guru honorer tentang kepastian status serta hak-hak guru honorer, yang dimana permasalahannya ialah pemerintah tidak membuka penerimaan formasi PPPK (P3K) untuk guru,” katanya.
Dari hasil rapat tersebut kata dia, DPRD akan menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan dan berkonsultasi kepada pihak terkait seperti Kementerian Pendidikan, MenpanRB, dan Kementerian Keuangan untuk mengakomodir formasi PPPK di Kabupaten Sambas.
“Kita akan berkonsultasi dengan MenpanRB dan Kementerian Pendidikan atau Kementerian Keuangan terkait ketidakmampuan keuangan daerah dalam rangka mengakomodir PPPK ini,” ujarnya.
[cut]
Foto: Pelaksanaan RDP DPRD Kabupaten Sambas dan Tenaga Honorer. (Istimewa)
Selain komisi IV kata dia, nantinya Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Sambas juga akan mendorong pemerintah untuk memperbaiki Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Menurutnya, perbaikan itu perlu karena menyangkut hal-hal yang akan diusulkan ke pemerintah pusat. Kelemahannya kata dia, saat pelaksanaan RDP tidak bisa ditampilkan data-data Dapodik yang akurat.
“Sebetulnya kami juga meminta semacam acuan terhadap formasi-formasi P3K ini, agar diberikan fasilitas atau kesejahteraan tenaga pendidik dan honorer guru juga diperhatikan pemerintah paling tidak melalui APBD dengan penambahan insentif,” tutup Anwari. (Adv)
