Foto: Kepala Bidang, Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Wahyudi Wibowo Sari. (Istimewa)
Ninemedia.id, SAMBAS,- Kepala Bidang, Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Wahyudi Wibowo Sari mendukung upaya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sambas untuk melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sambas, untuk tidak bermain judi online.
Kata Bowo sapaan akrabnya, pada era digital seperti saat ini, fenomena perjudian online telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk di berbagai sektor.
"Maraknya perjudian online menjadi fenomena yang semakin mendalam di era digital. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas perjudian online telah mencapai tingkat popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan fenomena ini telah mendapat perhatian serius dari berbagai pihak," tegas Bowo, dalam rilis resminya, Rabu 6 Agustus 2023.
"Kami dari HMI mengapresiasi apa yang Pak Fery Madagaskar selaku Sekda Sambas upayakan dalam pencegahan pegawai OPD bermain judi online. Sudah sepatutnya ini harus menjadi atensi selaku pejabat publik harus ketat dalam menindak oknum OPD yang bermain judi online," sambungnya.
Menurut dia, HMI bersepakat bahwa bermain judi online sangat merugikan para pemainnya, bukan malah menguntungkan. Dampaknya tidak main-main kata Bowo, ada yang rela melepaskan harta benda bahkan keluarga akibat bermain judi online lebih lagi rela untuk menggunakan pinjaman online (Pinjol).
Namun, upaya untuk mencegah keterlibatan ASN dalam aktivitas perjudian online semakin mendapat sorotan. Dalam rangka mendukung upaya pelarangan ini, sejumlah langkah konkret harus diambil.
[cut]
Foto: Kepala Bidang, Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Wahyudi Wibowo Sari. (Istimewa)
"Langkah pertama yang diambil oleh berbagai perusahaan, mulai dari pengenalan kebijakan yang tegas tentang pelarangan pegawai terlibat dalam perjudian online selama jam kerja," ungkapnya.
Kebijakan ini kata Bowo, memiliki sanksi yang jelas, termasuk peringatan tertulis hingga pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggaran. Tidak terkecuali, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun menggelar pelatihan khusus bagi para aparatur tentang risiko perjudian online dan dampaknya terhadap produktivitas.
"Selain itu, kerjasama antara Pemda dengan lembaga keamanan siber juga harus meningkat. Pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas online pegawai diperketat untuk mendeteksi potensi keterlibatan dalam perjudian online," tuturnya.
"Gunakan kebijakan ataupun alat yang telah menyediakan sarana untuk melaporkan pegawai yang mencurigakan secara anonim, sehingga pengawasan internal dapat berperan dalam pemberantasan perjudian ilegal," sambung Bowo.
Pemuda asal Kecamatan Subah ini juga meminta pemerintah untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan. Penting katanya untuk meningkatkan hukuman bagi pegawai yang terlibat dalam perjudian online, termasuk sanksi administratif, denda, dan penonaktifan sementara dari pekerjaan.
[cut]
Foto: Kepala Bidang, Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Wahyudi Wibowo Sari. (Istimewa)
"Selain itu, pemerintah juga bisa membuat akses kepada penyedia layanan perjudian online untuk memblokir akses pegawai yang sudah terdaftar dalam daftar pelarangan," ungkapnya.
Pendidikan dan sosialisasi juga menjadi aspek penting dalam upaya ini. Kampanye penyuluhan tentang risiko perjudian online masih terbilang minim, termasuk sekolah-sekolah dan lembaga pelatihan.
Harus dilakukan sosialisasi yang tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian online serta membantu individu untuk mengidentifikasi tanda-tanda keterlibatan yang merugikan.
"Melalui serangkaian langkah-langkah nyata ini, pemberantasan perjudian online di kalangan pegawai semakin terwujud. Kami mendukung pemerintah, harapan besar adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari pengaruh negatif perjudian online dan mendorong pegawai untuk fokus pada produktivitas serta keberhasilan karier mereka," tutupnya. (Wak)
.jpg)
