Ninemedia.id, SAMBAS,- Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sambas, Erwin Johana dihadapan Komisi IV DPR RI mengatakan saat ini masih banyak perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Sambas, yang belum selesai mengurus Hak Guna Usaha (HGU), Rabu 15 Februari 2023.
Karenanya, dia minta kepada Pemda agar turun tangan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
"Kami DPRD akan mendorong Pemda agar mengawal proses Perusahaan untuk segera menguruskan HGU-nya, karena ini terkait peningkatan PAD Kabupaten Sambas. Kita juga mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI," katanya.
Disektor Pertanian ungkap Erwin pada konsultasi ke Komisi IV, masih banyak petani yang belum mendapatkan kartu tani dan yang belum terdaftar di e-alokasi.
Harapannya, jelas dia, Komisi IV juga mendorong pemerintah khususnya Kementerian Pertanian untuk tidak memberlakukan kartu tani terlebih dahulu, mengingat hal tersebut diatas.
"Kita berharap, penerapan kartu tani belum diterapkan, termasuk dengan Permentan nomor 10 tahun 2022 dimana untuk pupuk bersubsidi, tidak bisa mengakomodir untuk jenis tanaman jeruk, sedangkan jeruk, menjadi komiditi unggulan khas daerah kita juga," jelas Erwin.
[cut]
Foto: Anggota DPRD Kabupaten Sambas, foto bersama setelah kunker ke di Gedung Nusantara, DPR RI. (Istimewa)
Legislator PKB ini juga menyampaikan secara detil keluhan tentang nelayan. Sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam.
Kata dia, maka diperlukan perhatian khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya Asuransi nelayan dan pembudidaya, Alat keselamatan jiwa nelayan, Tambahan Kouta BBM bersubsidi bagi nelayan dan pembudidaya.
Dia menuturkan, sertifikat tanah nelayan dan pembudidaya hingga Penyediaan Sarana Prasarana nelayan dan pembudidaya.
"Termasuk Rehabilitasi tambak tradisional, Pemanfaatan DAS sebagai sumber daya ketahanan pangan. Masyarakat kita juga menyambut baik program GEMARIKAN dalam rangka mendukung pencegahan stunting di Kabupaten Sambas," tutup Erwin. (Wak)
