FOTO - Pokja Rumah Demokrasi menyelenggara Dialog Publik dengan tema Peran Relawan Dalam Mewujudkan Pemilu Damai dan Bermartabat, Senin, 19 Desember 2022 di Hotel Mercure Pontianak. (IST)
Ninemedia.id,. PONTIANAK - Pokja Rumah Demokrasi menyelenggara Dialog Publik dengan tema Peran Relawan Dalam Mewujudkan Pemilu Damai dan Bermartabat, Senin, 19 Desember 2022 di Hotel Mercure Pontianak.
Ketua Pokja Rumah Demokrasi, Zainudin Kismit menyampaikan berkaca dari dua Pemilu terakhir yaitu Pemilu 2014 dan 2019 gerakan relawan sangat masif dan diperhitungkan kehadirannya untuk memenangkan kontestasi Pemilu. Hal ini juga ditunjukan pada perhelatan pemilu tahun 2024 mendatang.
"Gerakan relawan menguat dan terus berkembang seakan menjadi antithesis parpol dalam menyodorkan calon pemimpin dari tokoh public potensial," jelas Zainudin Kismit.
BACA JUGA - Daftar dan Nomor Urut Partai Peserta Pemilu 2024
BACA JUGA - Ilunis Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024
Gerakan relawan ini menumbuhkan semangat demokrasi rakyat dimana calon pemimpin lahir tidak lagi dari Parpol melainkan dari dorongan masyarakat yang tergabung dalam relawan-relawan tokoh public, fenomena sporadis relawan ini juga telah menumbuhkan persentase pemilih sejak Pemilu 2014 hingga pemilu tahun 2019 lalu.
Menurut Zainudin semakin banyaknya gerakan relawan tentu harus di akomodir dan menjadi perhatian bersama dalam hal politik yang mengedepankan gagasan tanpa adanya politisasi sara, dan informasi hoax,"
"Tentu harapannya dari Gerakan-gerakan relawan ini mampu memberikan dampak positif terhadap perpolitikan kita baik dari sisi regenerasi kepemimpinan, dan partisipasi pemilih, sehingga relawan mampu menjadi antithesis dari cara politik yang menerabas dan transaksional menjadi ke transaksi gagasan dan program kepemimpinan," jelasnya.
[cut]
FOTO - Pokja Rumah Demokrasi menyelenggara Dialog Publik dengan tema Peran Relawan Dalam Mewujudkan Pemilu Damai dan Bermartabat, Senin, 19 Desember 2022 di Hotel Mercure Pontianak. (IST)
Pengamat Politik KALBAR dan Akademisi FISIP Untan, Haunan Fahrie Rohilie menjelaskan fenomena relawan untuk pemilu 2024 mendatang ketokohan menjadi nilai jual dalam kontestasi.
Relawan dalam kerangka branding politik adalah Berbicara tentang persepsi, relawan harus melihat DNA dari kandidat, misal DNA nya merakyat, jadi para relawan harus bekerja sesuai DNA kandidat tersebut.
BACA JUGA - KMKS Nilai KPU Sambas Tidak Masif Sosialisasikan Pemecahan Dapil
Menurutya branding harus dilakukan oleh kandidat tersebut agar tidak keduluan dengan orang lain yang membranding, terlebih dengan catatan yang buruk. Relawan di Indonesia hanya focus pada agenda seremonial dengan agenda deklarasi di setiap daerah namun belum menyentuh kebutuhan dan persoalan di masyarakat
"Hampir semua relawan tidak menunjukan eksistensinya pada dunia digital (utamanya media sosial) padahal data milenial di Kalbar sebesar 34,45% dan tingkat penetrasi dan kontribusi internet jika berdasarkan pulau maka di Kalimantan sebesar 79,09%," jelasnya
[cut]
FOTO - Pokja Rumah Demokrasi menyelenggara Dialog Publik dengan tema Peran Relawan Dalam Mewujudkan Pemilu Damai dan Bermartabat, Senin, 19 Desember 2022 di Hotel Mercure Pontianak. (IST)
Komisioner KPU Kalbar, Lomon, S.Sos mengatakan kesukseskan penyelenggara Pemilu ditentukan oleh semua pihak. Dari sisi pemerintah dan pemda dengan mendukung penyelenggaraan pemilu dengan memberikan bantuana dan fasilitas sesuai ketentuan perundang-undangan,
"Kemudian peserta pemilu dapat berkompetisi dengan jujur dan adil serta turut memberikan literasi demokrasi untuk menghindari politik transaksional, bebas politik uang, bebas hoaks, dan tidak melakukan politisasi isu SARA. Pemilih tentu harus menjadi pemilih cerdas, mandiri, dan rasional,misalkan dengan terus memperbarui informasi kepemiluan dan memilah informasi dengan bijak," tambahnya.
BACA JUGA - Milenial Kalbar Deklarasikan Diri sebagai Pejuang Anies-AHY
Komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menyampaikan Bawaslu telah melakukan pemetaan kerawanan Pemilu. Pemetaan tersebut tidak semata terkait keamanan, tetapi untuk menciptakan integritas pemilu yang sesuai asas pemilu.
"Bawaslu RI, telah melakukan lauching terkait indeks kerawanan pemilu, dan Kalbar sendiri masuk dalam kategori rawan rendah dengan skor 12,69 %, konstruksi IKP berdasarkan dari konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi,dan partisipasi," katanya
Dijelaskannya untuk tingkat provinsi pengaruh kerawanan IKP terletak pada dimensi kontestasi dengan score 37,91 dan dimensi partisipasi dengan score 11,27, sedangkan untuk kabupaten /kota pada dimensi penyelenggaraan pemilu dengan score 52,27 di kabupaten Ketapang, dan 52,78 di kabupaten Sekadau.
"Yang menjadi isu strategis dalam pengawasan pemilu adalah netralitas penyelenggara, pelaksanaan tahapan di provinsi baru, potensi polarisasi masyarakat, mitigasi dampak penggunaan media sosial, dan pemenuhan hak memilih dan dipilih. Sehingga Kehadiran relawan saat ini menjadi culture baru di Kalbar untuk membantu pedidikan politik ini sendiri," tutupnya. (***/ANT)
