Foto: Juru bicara DPRD Kabupaten Sambas, saat menyampaikan pandangan akhir fraksi-ftaksi di DPRD terkait Raperda APBD 2023. (Istimewa/Humas DPRD)
Ninemedia.id, SAMBAS,- Seluruh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Hal itu disampaikan oleh Drs H Ramzi, saat membacakan Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran (LHK Banggar) terhadap Pembahasan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Kab Sambas, Senin 21 November 2022.
Baca Juga: Bupati Satono Gelar Rapat Bersama PK PGRI Sambas
Baca Juga: Link Live Streaming Piala Dunia Inggris Vs Iran
Dijelaskan dia, dari Fraksi Partai Gerindra DPRD mengatakan pembahasan Raperda yang memakan waktu dan alot terhadap APBD 2023, adalah upaya untuk mengimplementasikan APBD yang sesuai dengan kondisi sekarang ini.
Karenanya, Gerindra mengingatkan yang harus menjadi perhatian adalah penyesuaian terhadap ancaman resesi ekonomi maupun tingkat inflasi yang terjadi.
Baca Juga: DPRD Sambas Raih Penghargaan KIP 2022
Baca Juga: Di Perkuat Pemain Garuda Select, Gabsis Siap Hadapi Pontianak
“Fraksi Gerindra mengharapkan, agar APBD 2023 nantinya berdampak baik bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dari Fraksi PDI Perjuangan, diungkapkan Ramzi minta Pemerintah Daerah beri perhatian terhadap peningkatan iklim investasi, agar APBD mampu menjadi stimulan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, mampu mendorong percepatan peningkatan perekonomian masyarakat.
[cut]
Foto: Juru bicara DPRD Kabupaten Sambas, saat menyampaikan pandangan akhir fraksi-ftaksi di DPRD terkait Raperda APBD 2023. (Istimewa/Humas DPRD)
“Fraksi PDI Perjuangan meminta agar APBD menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, efisiensi dan efektifitas, memperhatikan skala prioritas sehingga kedepannya terjadi kemandirian daerah dalam pembiayaan keuangan daerah,” papar Ramzi.
Adapun Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sambas menyatakan dukungannya kepada Program Kerja Pemerintah Daerah sampai tingkat nasional.
Golkar juga mengingatkan agar APBD harus memperhatikan dan selaras dengan Visi Misi Pembangunan, RPJMD, dan Program Nasional.
“Fraksi Golkar meminta agar potensi-potensi yang dimiliki kabupaten sambas dapat dioptimalkan, petakan data dan informasi peluang-peluang potensi dimaksud,” sebut dia.
Adapun Fraksi PAN DPRD Kabupaten Sambas, papar Ramzi, meminta Pemda memberikan perhatian penting pada masalah pupuk di Kabupaten Sambas. Dinas terkait kata dia, diminta Fraksi PAN, agar membuat terobosan mengatasi masalah pupuk.
“Dinas kita harapkan bisa membuat terobosan penting, agar masalah kelangkaan pupuk, tidak terjadi,” sebut dia.
[cut]
Foto: Juru bicara DPRD Kabupaten Sambas, saat menyampaikan pandangan akhir fraksi-ftaksi di DPRD terkait Raperda APBD 2023. (Istimewa/Humas DPRD)
Fraksi PAN juga mengingatkan Pemda agar disiplin dalam membayarkan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN PNS dan Sertifikasi Guru secara berkala.
Sebagaimana diketahui, kalau masalah pupuk memang menjadi masalah utama di Kabupaten Sambas saat ini. Dimana masyarakat terkendala akan pemenuhan pupuk. (Wak)
