Foto: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sambas, Ahmad Hafsak Setiawan. (Istimewa)
Ninemedia.id, SAMBAS,- Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sambas, Ahmad Hafsak Setiawan mendorong Bupati Sambas, Satono, untuk membuat kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) yang mewajibkan seluruh toko ritel di Kabupaten Sambas untuk menjual beras lokal petani Sambas.
Menurut Hafsak, sekarang petani di Kabupaten Sambas sebenarnya sudah bisa menciptakan beras kualitas premium sendiri, dan kualitasnya tidak kalah dengan beras lainnya.
Hanya saja kata dia, petani lokal butuh dukungan dari pemerintah berupa penyediaan sektor hilir agar bisa menjamin kepastian pasar bagi petani.
Baca Juga: AWAS Minta Alfamart dan Indomaret Hengkang dari Sambas Jika Tidak Mau Jual Produk Lokal
"Kita sangat apresiasi jika Bupati Sambas mewajibkan seluruh toko ritel menjual beras premium lokal dari petani Sambas. Apalagi petani kita sebenarnya sudah bisa menghasilkan beras premium yang kualitasnya tidak kalah dengan beras premium dari luar," katanya, Kamis 3 Februari 2022.
Menurut Politisi PPP itu, beras petani yang sudah semakin baik dan memiliki kualitas bagus harus di dukung oleh Bupati Sambas dengan keberpihakan terhadap pasar beras premium lokal petani Sambas.
Dengan demikian kata dia, jika ada MoU dengan pihak Ritel, maka petani Sambas tidak perlu lagi khawatir tentang kemana akan menjual hasil panen yang melimpah.
Baca Juga: Bupati Satono Beri Peringatan Kepada Retail Ternama, Ini Penyebabnya
"Saya harap memang perlu dibuatkan MoU antara toko ritel dan petani di Kabupaten Sambas. Baik itu melalui keterwakilan pemerintah maupun gabungan kelompok tani yang ada," katanya.
Oleh karenanya dia mendukung keinginan Bupati Sambas yang hendak menciptakan sektor hilir dengan menjual beras lokal di toko ritel. Selain itu, dia juga mendukung program Bupati Sambas yang akan mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) membeli beras petani lokal.
"Itu sebagai upaya untuk menciptakan hilirisasi pertanian perlu kita dukung, untuk itu diharapkan bupati agar membuat Peraturan Bupati (Perbup) terkait kebijakan tersebut," tutupnya. (Red1)
